Minggu, 26 Februari 2017

MEMBAYANGKAN PAPUA TANPA FREEPORT (2)



Ada gula ada semut. Adanya Freeport telah memberikan pengaruh ekonomi yang “luar biasa” bagi Papua, terutama Timika. Kota kecil di selatan pegunungan tengah Papua tersebut menjelma menjadi kota maju. Formulasi perhitungan Dana Bagi Hasil menjadikan kabupaten Mimika mempunyai banyak uang untuk melakukan pembangunan. Banyaknya jadwal penerbangan dari dalam ataupun luar papua ke kota ini menandakan banyaknya pendatang yang beraktivitas di Timika. Bahkan saking manisnya kue dari Timika yang disebabkan oleh Freeport ini, para politisi mempunyai ide untuk mendirikan Provinsi Papua Tengah dengan Timika sebagai ibukotanya. Wacana ini sudah lama bergulir namun sampai saat ini masih belum digolkan oleh pemerintah pusat. Saking seriusnya aksi pro-pemekaran, bila kita berkunjung ke Timika, kita sudah dapat menemui gedung kantor gubernur Papua Tengah, atau gedung DPRD Papua Tengah seperti gambar diatas, hhehe.

Freeport (PTFI) selama ini berkontribusi bukan hanya pada perekonomian Papua secara makro, namun juga banyak melakukan CSR-CSR ke masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, PTFI juga menyediakan beasiswa untuk masyarakat asli Papua, juga merekrut tenaga2 kerja asli Papua walaupun kebanyakan hanya di level bawah. Konon katanya (belum tentu benar), sebagai kompensasi hak ulayat, PTFI juga membayar miliaran rupiah per tahun ke suku-suku di sekitar lokasi tambang. Kalau ada perang adat, biasanya PTFI juga sebagai sponsor utama untuk hidangan utamanya yaitu bakar batu babi yang bisa membutuhkan puluhan atau ratusan babi. Masalahnya, harga babi di Papua luar biasa mahal.

Namun yang paling terkena dampak bila PTFI berhenti beroperasi, atau bahkan angkat kaki dari Papua, adalah Persipura FC. Sebagai sponsor utama, tentu Persipura akan kehilangan belasan miliar rupiah per musim dari Freeport. Walaupun masih ada sponsor Bank Papua, namun sepertinya Persipura akan kelimpungan jika kehilangan PTFI sebagai sponsor utama.

Apapun dampak yang akan ditimbulkan oleh berhentinya operasi PTFI, saya tetap mendukung langkah pemerintah untuk merevisi kontrak karya menjadi IUPK serta secara bertahap melakukan divestasi sampai 51% sehingga operasi PTFI berada di tangan Indonesia, bukan di FCX Amerika. Kalaupun dalam perjalanannya PTFI keberatan dan mengancam akan berhenti beroperasi, biarkanlah itu terjadi. Worst case Freeport angkat kaki dari Indonesia, tidak perlu dipermasalahkan kalau nantinya produksi bekas tambang PTFI akan menurun. Prinsip saya, lebih baik kekayaan alam Indonesia dibiarkan as it is daripada ditambang oleh bangsa lain dan kita hanya mendapatkan ampasnya.

Jogja, 26 Februari 2017


EmoticonEmoticon